Hak-Hak Pelapor dan Terlapor

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA disebutkan bahwa: Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan … Baca Selengkapnya

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN A. Tahap Pemeriksaan     Pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :     1. Pemeriksaan pengaduan     Meliputi :     a. Identitas pengadu; b. Relevansi kepentingan pengadu; c. Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukan; d. Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.   2. Memeriksa pihak-pihak terkait     Pihak-pihak terkait adalah pihak lain yang dapat … Baca Selengkapnya

Prosedur Pengaduan

PROSEDUR PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B   Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, Pengadilan Agama Kajen Klas I.B tentunya telah berupaya memberikan pelayanan secara maksimal. Namun terkadang hal itu belum dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Manakala hal itu terjadi, masyarakat berhak menyampaikan pengaduannya. Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon … Baca Selengkapnya

Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi

PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI (SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022; Poin IX, Sub-poin A s.d. C) A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN   1. Pemohon berhak mengajuakn keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut : a. Adanya penolakan atas permintaan informasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; … Baca Selengkapnya

Tata Cara Memperoleh Informasi

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI (SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022; Poin VII, Subpoin A dan B) A. PERSYARATAN   1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pendukuk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Pemohon Informasi badan hukum … Baca Selengkapnya

Prosedur & Tata Tertib Persidangan

Prosedur Persidangan 1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. 2. Tahapan Persidangan:   a. Upaya perdamaian b. Pembacaan permohonan atau gugatan c. Jawaban Termohon atau Tergugat d. Replik Pemohon atau Penggugat e. Duplik Termohon atau Tergugat f. Pembuktian … Baca Selengkapnya

Pedoman Pengawasan

PEDOMAN PENGAWASAN A. Pendahuluan Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa … Baca Selengkapnya

Upacara HUT MA-RI ke 73

Pengadilan Negeri Kelas IB Pekalongan, Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dan Pengadilan Agama Kelas IA Kajen mengadakan kegiatan bersama, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Mahkamah Agung RI, Minggu (19/8). Peringatan HUT diadakan secara sederhana, dengan menggelar upacara bendera di halaman Pengadilan Negeri Pekalongan. Kegiatan yang diikuti Ketua dan Wakil Ketua PN Pekalongan, … Baca Selengkapnya