PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN A. Pengelolaan Organisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Peraturan … Baca Selengkapnya
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN Pedoman Pengelolaan Administrasi Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan … Baca Selengkapnya
BIAYA MEMPEROLEH INFORMASI (SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022; Poin VII, Subpoin C) 1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma . 2. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon. 3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman. 4. Pemohon membayar biaya penggandaan … Baca Selengkapnya
LAPORAN KEUANGAN {tab=2018} LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2018 DIPA 01 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2018 DIPA 04 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2018 DIPA 01 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2018 DIPA 04 {tab=2019} LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2019 DIPA 01 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2019 DIPA 04 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN … Baca Selengkapnya
LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B {slide=2021} No Bulan Sisa Perkara Lalu Perkara Diterima Bulan Ini Jumlah Perkara yang Tidak Bisa Dimediasi Jumlah Perkara yang Dimediasi Laporan Penyelesaian Mediasi Masih Dalam Proses Mediasi Sisa Perkara Ket Tidak Berhasil Berhasil Gagal 1. Januari 197 306 474 18 18 2 – – 230 2. Februari 230 … Baca Selengkapnya
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB SK Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Nomor 0034/KPA.W11-A36/SK.HK2.6/I/2026
PROSEDUR MEDIASI PERADILAN AGAMA (PERMA No. I Tahun 2016) PRA MEDIASI 1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. 3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para … Baca Selengkapnya
TENTANG MEDIASI Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah peneyelesaian. … Baca Selengkapnya
PROSEDUR EKSEKUSI EKSEKUSI PUTUSAN Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Asas Eksekusi 1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan groze akte. (Pasal 191 RBg / Pasal 180 HIR dan Pasal … Baca Selengkapnya
PROSEDUR DAN PROSES BERPERKARA PERADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B PENINJAUAN KEMBALI PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali atau Kuasa Hukumnya : 1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syariah. 2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau … Baca Selengkapnya